Saat ini, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya lembaga negara pelayanan publik dengan sistem kepesertaan terbanyak di tanah air, yaitu lebih dari 223 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan BPJS Kesehatan sebagai lembaga pemberi layanan asuransi ataupun jaminan kesehatan terbesar di dunia.

Menilik dari jumlah kepesertaan, cakupan manfaat layanan kesehatan dan dana yang tersedia yang likuid, maka sangatlah terlihat bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan ini sangatlah rapuh. Keseimbangan antara ketiga hal di atas sangatlah jelas tidak ada. Yang ada justru adalah tarik-menarik ketiganya pada kutubnya masing-masing, sehingga menyebabkan ketegangan dan tentu saja berpotensi "terpecah". Indikasi akan hal ini sudah kasat mata, meskipun mekanisme "bail out" atau suntikkan dana dari Pemerintah (Kementerian Keuangan) sementara ini masih bisa menahan keadaan ini agar supaya tidak "ambruk", namun sampai berapa lamakah metode ini akan efektif? 
 
Pemberian "bail out" ini sendiri sebagai pemahaman umum adalah memberikan dana tambahan ataupun talangan dari "pihak luar" dalam hal ini di luar dari anggaran yang telah ditetapkan dan sumber pendanaan BPJS Kesehatan yang terkumpul, mekanisme ini sering disebut sebagai "bailing from outside". Tentu saja sumber pemberian talangan ini juga berasal dari uang negara ("public fund", "taxpayer money"), karena itu pengambilan keputusan pemberian dana talangan ini, mestilah bersyarat bahwa harus dalam kondisi krisis terhadap sumber pendanaan dari sektor atau sumber-sumber dana BPJS Kesehatan itu sendiri. 
 
Berdasarkan pertimbangan sederhana di atas, sudah jelas Menteri Keuangan secara konsekuensi logis akan mengambil langkah-langkah untuk "menghentikan" ataupun "meminimalkan" proses pemberian "bail out" yang semakin lama semakin terus membengkak. Sehingga demi menyelamatkan keseimbangan APBN, maka mau tidak mau Menteri Sri Mulyani mengambil langkah untuk "meningkatkan" pendapatan BPJS Kesehatan dari sumber-sumber dananya sendiri. Langkahnya sangat taktis, apalagi bergayung sambut dengan usulan organisasi profesi para dokter (IDI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Peningkatan penarikkan dana dari masyarakat peserta JKN-KIS ini sudah berproses dan tinggal menunggu ditetapkan oleh yang berwenang, yaitu Presiden Republik Indonesia.
 
Namun, masih adanya beberapa variabel yang belum terukur dan terkontrol dengan baik, sehingga mekanisme kenaikkan iuran ini berpotensi bermasalah ataupun menimbulkan masalah baru jika tidak segera diselesaikan. Dengan demikian hal tersebut harus dihindari dan jangan sampai proses ini berjalan sendiri-sendiri dan parsial, akan tetapi semuanya dapat berjalan secara terintegrasi dan tersinkronisasi.
 
Variabel yang harus diperhitungkan dan yang paling mendasar adalah database yang akurat dengan validitas tinggi yang terkini terhadap para peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai baik dengan APBN maupun APBD yang terintegrasi alias peserta "gratis". Jadi, sebelum ditetapkan kenaikan iuran, maka harus di"bersihkan" terlebih dahulu siapa saja yang memang berhak mendapatkan kepesertaan melalui PBI ini. Perbaikan ini, meliputi mereka yang tadinya masuk kategori miskin namun telah "naik status" menjadi tidak miskin, termasuk mereka yang memang sebenarnya dari awal tidak masuk kategori miskin akan tetapi dengan "berbagai cara" dimasukkan sebagai peserta PBI. Demikian pula tentu saja, mereka-mereka yang tadinya mampu membayar iuran akan tetapi kemudian jatuh miskin, maka kelompok ini harus segera dimasukkan dalam kepesertaan PBI.
 
Tindakan selanjutnya tentu saja adalah harus ada kenaikan yang berlaku merata, jadi jika para peserta Non-PBI dinaikkan iurannya, maka iuran peserta PBI juga harus ada kenaikkan. Dengan memperhitungkan variabel ini, maka nilai kenaikkan bagi para peserta Non-PBI akan dapat diseimbangkan dengan estimasi berdasarkan jumlah total peserta dengan berapa yang berpotensi terkumpul dananya dari PBI dan berapa yang non-PBI.
 
Selanjutnya yang perlu diukur adalah kemampuan dana berbasis Kartu Keluarga yang mampu dibayarkan setiap bulan dari total jumlah anggota keluarga yang masuk menjadi tanggungan. Karena total pembayaran oleh 3 anggota keluarga akan berkelipatan dua dengan 6 anggota keluarga.
 
Perbaikan data dan penarikan iuran anggota yang memiliki data ganda harus juga dengan jujur dilakukan. Dengan demikian, jangan sampai hal ini menambah pembebanan bagi keluarga yang mengalaminya. Misalnya karena suami dan isteri bekerja pada negara atau swasta, maka iuran mereka "ditarik dobel". Hal ini jelas adalah ketidakadilan. Sehingga harus transparan, bahwa yang sudah dipotong atau sudah terkena aturan pemotongan dari satu pihak, jangan lagi individu anggota keluarga tersebut dipotong lagi dari institusi lain. Misalnya jika seorang suami telah dipotong gajinya sebagai PNS untuk seluruh anggota keluarganya, maka apabila isterinya yang juga bekerja baik sebagai sesama PNS ataupun Swasta juga dipotong, maka potensi pembayaran ganda akan terjadi. Jelas hal ini tidak adil.
 
Variabel yang juga tidak boleh dilupakan adalah tentang adanya perbedaan pendapatan rata-rata pekerja di seluruh Indonesia, jelas terlihat dari perbedaan besaran upah minimum regional maupun provinsi yang tidak sama. Hal ini harus dapat dikelola dan diperhitungkan dengan seksama dan detail, sehingga jangan sampai menjadi titik kritis yang bisa saja memicu berbagai aksi protes dari para pekerja dan berpotensi berkepanjangan. Poin ini harus diperhitungkan dengan sangat matang.
 
Setelah dilakukan perbaikan hal mendasar di atas, maka mekanisme berikutnya adalah mengawal kepatuhan membayar iuran bagi peserta, khususnya yang Non-PBI. Hal ini sungguh sangatlah rumit, sehingga membutuhkan semua pihak atau pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait. Terintegrasi melalui autodebet pembayaran melalui Bank Nasional mirip seperti pembayaran pinjaman dalam sistem "leasing" ataupun kewajiban memiliki rekening dengan saldo yang cukup setiap bulan, memang dapat diterapkan, termasuk penerapan pembayaran oleh pihak swasta atas para pekerjanya yang dapat diintegrasikan dengan pembayaran dan pelaporan pajak pendapatan oleh perusahaan setiap bulan, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika tanpa penerapan sanksi yang tegas dan cepat yang tentu saja dilakukan oleh pihak yang berwenang, maka masalah ketidakpatuhan pembayaran iuran akan selalu terjadi dalam jumlah yang besar.
 
Dari beberapa faktor di atas, maka terlihat bahwa BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan tidaklah bisa melakukannya sendiri ataupun bertiga saja. Banyak sekali stakeholder yang harus berperan. Dengan demikian Peraturan dari Presiden harus mengatur akan hal ini ataupun dalam Peraturan yang akan mengatur kenaikan iuran peserta JKN-KIS, maka Presiden harus bisa mengatur hal ini. Jadi dapat dibuat Perpres tersendiri ataupun satu kesatuan Perpres yang mengatur secara komprehensif dan terintegrasi.
 
Dengan demikian apapun kebijakan yang diambil, akan terhindar dari stigmatisasi bahwa penggunaan uang negara dalam penyelamatan BPJS Kesehatan janganlah sampai menimbulkan ketidakadilan, seperti pada istilah dalam dunia keuangan dunia, yaitu “privatize profits, socialize losses”, dimana artinya adalah "untungnya dinikmati sendiri, giliran rugi dibagi ke masyarakat atau rakyat".
 
Sungguh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo memerlukan Tim Perumus yang "sangat kuat dan berpengaruh sampai ke akar rumput" untuk menyusun ataupun memberikan masukan atas Peraturan Presiden yang "mungkin" akan dikeluarkan pada bulan Oktober 2019, sebagai masukan pribadi dari saya, eloknya dikeluarkan setelah Pelantikan Presiden (tapi maaf, ini usulan dan pendapat pribadi).
 
Semoga polemik penerapan berbagai aturan demi lancarnya penyelenggaraan jaminan sosial khususnya di sektor kesehatan ini akan dapat meminimalkan masalah yang terjadi. Karena program nasional ini sangatlah dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
 
Terus Maju dan Jayalah Bangsaku Indonesia!
 
James Allan Rarung
Dokter Kampung dan Magister Manajemen
 
#AnakKampung