Tarik Ulur Masalah JKN/BPJS Kesehatan | Doktersiaga - Jadwal praktek dokter & direktori dokter
10 Sep 2018 10:09:59

Tarik Ulur Masalah JKN/BPJS Kesehatan

Di lihat 378x
tarik ulur masalah jkn/bpjs kesehatan

Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan saat ini memasuki episode tarik-menarik. Hal ini menarik disikapi karena semua pihak merasa adalah yang paling penting dan di satu sisi juga adalah yang paling menjadi korban.

Indikasi terhadap hal tersebut di atas, sangat menyilaukan mata. Berbagai polemik berseliweran di tengah carut-marut program pro rakyat dengan sistem adaptasi dari negara liberal. Sistem pengelolaan dan pembiayaan kesehatan kita yang disebut JKN, tak terlepas dari sistem asuransi kesehatan yang diterapkan oleh negara maju, baik dari aliran persemakmuran Inggris Raya, maupun aliran dataran Eropah dan Amerika Serikat. Kita harus jujur bahwa negara kita tak memiliki sistem yang diambil dan didasari oleh karakteristik negara kita, intinya semuanya impor. Ya, sistem pembiayaan dengan skema INA-CBGs adalah skema yang diimpor.

Realita saat ini akhirnya terbukti seperti analisa banyak pakar sistem asuransi kesehatan. Ya, sistem yang dibuat dan dijalankan dengan terburu-buru tanpa uji publik terlebih dahulu ataupun "pilot project" khususnya dalam hal ketersediaan dana yang proporsional yang memenuhi standar dan nilai secara aktuaria dalam hal kemampuan pembiayaannya. Iuran atau premi yang sesuai atau cukup disandingkan dengan manfaat yang dijamin oleh program JKN adalah salah satu dasar yang menjadi fondasi dalam kesanggupan pembiayaan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dimana dalam kenyataannya semua tidak dapat dipenuhi oleh program ini yang dibuktikan dengan selalu defisit setiap tahunnya sejak program ini resmi dijalankan pada tahun 2014 lalu.

Sistem pengamanan terhadap defisit memang telah diatur melalui "bailout" atau dana talangan. Dengan kata lain, berapapun defisit yang terjadi pada program ini, maka Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menutupinya dengan skema "bailout". Akan tetapi, hal ini juga justru menjadi salah satu kelemahan terhadap sistem ini, karena jika terlalu berharap terhadap penanggulangan darurat (setiap tahunnya), maka kasat mata secara manajemen keuangan, sistem ini telah gagal.

Pengelolaan program Nasional, bukanlah hal yang main-main atau dimain-mainkan. Profesionalisme serta kemampuan pengelolaan manajemen dan keuangan haruslah matang dan tahan banting. Tak bisa selalu berlindung dari kemanjaan "bailout". Saat perencanaan haruslah jujur dan tegas terbuka menyatakan bahwa sistem asuransi kesehatan ini adalah takkan dapat berjalan dengan baik apabila nilai keekonomian dan standar aktuaria tidak dipenuhi. Itu baru salah satu aspek mendasar. Belum lagi bicara kemampuan untuk memungut atau mengumpulkan iuran atau premi yang tak boleh hanya disalahkan pada ketidakpatuhan peserta, peran aktif di lapangan juga harus dinilai, dalam hal ini apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyiasati hal itu. Belum lagi masalah kendali mutu dan kendali biaya dalam hal manfaat yang dijamin oleh program JKN ini. Kendali biaya tidak boleh menurunkan mutu dan standar pelayanan. Hal ini mutlak dipatuhi dan dijalankan oleh penyelenggara, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Jika diabaikan, maka jelas perlahan tapi pasti akan menuju pada kehancuran program JKN ini.

Pihak BPJS Kesehatan jelas defisit, itu telah diakui. Konsekuensi defisit pada perhitungan tertentu juga jelas adalah gagal bayar kepada mitra provider layanan kesehatan. Langkah-langkah dengan jargon efisiensi dan efektifitas yang dilakukan hanyalah suatu solusi simptomatis sesaat saja, tidak menyelesaikan masalah apabila masalah defisit ini tidak diatasi. Bola salju akan terus bergulir setiap tutup buku akhir tahun, dengan menyisakan hutang akibat defisit yang akan ditanggung oleh anggaran tahun berikutnya. Otomatis berapapun anggaran yang disiapkan di tahun berikutnya akan "dipotong" dengan sisa yang tak terbayarkan tahun sebelumnya. Sehingga sebenarnya anggaran berikutnya jelas adalah anggaran yang timpang dan bukanlah anggaran sesungguhnya untuk pembiayaan dan pengelolaan pada tahun tersebut. Karena beban tahun sebelumnya terus menghantui dan menggerogoti. Hal ini jelas memastikan bahwa sebelum dijalankan anggaran tersebut, maka defisit tak dapat dihindarkan. Apakah hal ini harus berlangsung terus menerus?

Kementerian Keuangan menyatakan akan mencurahkan dana "bailout", tapi kapan? Jumlahnya berapa? Apakah menutupi total nilai defisit?

Pertanyaan-pertanyaan mengambang seperti di atas tadi, makin memperkeruh kolam JKN yang memang sudah keruh dengan defisit setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan efek "penolakan" dari berbagai stakeholder terhadap kebijakan-kebijakan BPJS Kesehatan yang dinilai sepihak. PB IDI, PERSI, Kemenkes dan DJSN jelas telah mengeluarkan siaran pers khususnya penolakan terhadap Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Kekeruhan makin menjadi-jadi.

Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), sebagai organisasi resmi yang diakui negara pun lebih tegas lagi. Mereka mengambil langkah hukum dengan menggugat peraturan ini ke Mahkamah Agung. Saat ini MA sudah mengeluarkan daftar nama para Hakim Agung yang akan memeriksa dan menyidangkan perkara ini. Bayangkan saja nanti apabila dalam persidangan, Presiden akan diminta menjadi pihak terkait karena sebagai atasan langsung dari Direksi BPJS Kesehatan. Bukankah urusannya akan lebih panjang lagi. Ayo, segeralah mengambil langkah yang bijaksana.

Jelas sekali carut marut program JKN ini terpampang di depan mata. Eloknya untuk menjernihkan permasalahan ini, Presiden sebagai atasan langsung Kemenkes maupun BPJS Kesehatan harus segera mengambil langkah cepat, tegas dan berkeadilan. Janganlah membiarkan bola salju ini menjadi terlalu besar sehingga nanti tak dapat dikontrol lagi. Selagi masih bisa dikendalikan dan dihentikan, maka kerjakanlah. Kerja dan kerja, itu takkan sia-sia.

Hidup dan Jayalah Bangsaku Indonesia!

James Allan Rarung

*Dokter
*Magister Manajemen
*Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu

Comments