Siapa Yang Sesungguhnya Menentukan Besaran Tarif INA-CBGs dan Kapitasi | Doktersiaga | Layanan Kesehatan Online

Siapa Yang Sesungguhnya Menentukan Besaran Tarif INA-CBGs dan Kapitasi

23 Feb 2018 10:02:30

 221 viewer
siapa yang sesungguhnya menentukan besaran tarif ina-cbgs dan kapitasi

Selama ini jika kita bicara tentang besaran tarif Ina-CBGs dan Kapitasi yang kita anggap tidak memadai, maka mata kita akan menoleh ke Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan Permenkes tentang besaran tarif. Demikian juga jika kita mengajukan keluhan ke BPJS Kesehatan, maka dengan gampang BPJS Kesehatan akan menghindar dan menunjuk Penetapan tarif oleh Menteri Kesehatan dan berkelit bahwa BPJS Kesehatan hanya sebagai jurubayar.

Pernah pada waktu rapat dengan P2JK disampaikan oleh P2JK agar Perhimpunan mengajukan perbaikan tarif. Saya waktu itu yang berada di sana hanya tersenyum dan menyampaikan tidak ada gunanya karena tidak tertera dalam Peraturan Perundangan.

Barusan saya diskusi juga dengan sesama teman aktivis yang menyarankan agar Kolegium aktif menyampaikan perbaikan tarif ke BPJS Kesehatan. Saya hanya senyum dan menanggapi bahwa Kolegium hanya mengurus pendidikan bukan tarif BPJS Kesehatan.

Sesungguhnya siapakah yang paling berperanan ?
Menkes?
BPJS Kesehatan?
Atau yang lain?

Mari kita melihat UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.

Pasal 11. Poin D.
BPJS Kesehatan berwenang membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan pemerintah.

Penjelasan poin D tersebut. Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapat masukan dari BPJS Kesehatan bersama dengan Asosiasi Faskes.

Selanjutnya bagaimana tarif Kapitasi?
Menurut Permenkes no. 52 tahun 2016
Pasal 4.
Penetapan besaran tarif kapitasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama.

Sekarang kita lihat PMK no. 59 tahun 2014
Pasal 4 ayat 1.
Besaran tarif Kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan SDM, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa yang paling menentukan besaran secara keseluruhan adalah BPJS dan Asosiasi Faskes serta untuk menetapkan besaran Kapitasi masing masing FKTP adalah BPJS Kesehatan dan Dinkes.

Siapa sebetulnya yang bisa bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan?

Menurut KMK no. 455 tahun 2013
Ketetapan ketiga.
Dalam melakukan negosiasi dengan BPJS Kesehatan:
1. Persi, Asklin dan PKPI untuk membahas tarif Ina CBG bagi RS dan Klinik Utama.
2. Adinkes, Asklin dan PKFI untuk membahas tarif kapitasi bagi FKTP yang terdiri dari atas Puskesmas, Praktik Perorangan dokter/ dokter gigi, Klinik Pratama dan RS Pratama kelas D.

Dalam KMK no. 252 tahun 2016 ada beberapa revisi dengan melibatkan IDI dan PDGI untuk praktek perorangan dokter dan dokter gigi.
Tetapi tetap tidak melibatkan IDI dan PDGI untuk tarif Ina-CBGs.

Dari peraturan hukum dan perundangan diatas jelas terlihat bahwa yang beperanan besar dan menentukan adalah BPJS Kesehatan dengan masukan utama dari Asosiasi Faskes.

Organisasi profesi hanya berperanan untuk memberi masukan untuk tarif Kapitasi praktek perorangan dokter atau dokter gigi.

Yang ingin saya sampaikan adalah Organisasi Profesi Dokter dalam menentukan tarif Ina-CBGs tidak berperan sama sekali. Mungkin tidak tepat disebut macan ompong, tetapi mungkin kucing ompong. Rapat-rapat yang mengundang organisasi profesi sesungguhnya hanyalah basa-basi karena dalam ketentuan hukumnya tak ada sama sekali peranan Organisasi Profesi.

BPJS Kesehatan yang selalu buang badan dengan menunjuk Kemenkes yang mengeluarkan Standar Tarif sebetulnya pihak yang paling menentukan tetapi berlindung di balik badan Kemenkes.

Bagaimana ke depannya?

Perjuangan kita adalah merubah peraturan ini sehingga ada dasar hukum peranan organisasi profesi. Inilah sesungguhnya tugas IDI. Memperkuat kekuatan dan kedaulatannya melalui peraturan perundangan. Jika tidak ada perubahan peraturan hukum ini, berteriak sekalipun ke langit 13 tidak ada gunanya.

Kita perlu organisasi profesi yang kuat, diakui dan disegani.

Jakarta 23 Februari 2018

Patrianef Patrianef
Aktif di Perhimpunan dan Kolegium dalam lingkungan IDI
Sekjen P-DIB


Penulis



Comments

Advertising