"Saat ini kami (PDIB) masih menunggu apakah DBTI akan menghormati IDI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Dokter di Indonesia, maka DBTI pasti akan menjalankan kesepahaman ini. Jika tidak, maka pasti akan mencari berbagai alasannya, misalnya tempat di Rumah Besar IDI tidak layak/ tidak memenuhi syarat mereka/ tidak cukup karena kecil... dan tidak-tidak yang lainnya" ujar Dr Jamesallan Rarung, SpOg, M.M selaku Ketua PDIB.

PB IDI telah berupaya melakukan pertemuan internal yang di adakan pada tanggal 25 Mei antara Perwakilan Gerakan DBTI dan Pimpinan PB IDI di kantor PB IDI Jl. Samratulangi 29, Menteng, Jakarta Pusat dan memuat beberapa kesepahaman :

1. Sebagaimana surat PB, pd prinsipnya PB tidak melarang keinginan setiap dokter sebagai warga negara untuktk berserikat. Tapi sebaiknya forum-forum berdiskusi dilakukan di rumah besar IDI, tanpa perlu mendeklarasikan adanya kelompok baru dokter. Surat edaran dikeluarkan karena pimpinan PB melihat potensi perpecahan di lingkungan dokter oleh karena polarisasi yang semakin melebar.
2. Mempersatukan bangsa yangg saat ini berada di pintu perpecahan, harus dimulai dari Dokter Indonesia. Dokter - dokter Indonesia yangg jadi pengurus IDI maupun hanya sebagai anggota, dokter - dokter yang ada di legislatif maupun eksekutif, harus disatukan visi dan misinya dalam mewujudkan Indonesia yangg lebih baik. Jika sepakat, maka PB akan menyediakan ruang berdiskusi terkait masalah - masalah bangsa di dalam Forum Kebangsaan yang diselenggarakan di PB IDI.
3. Energi pengurus IDI saat ini sebaiknya dialihkan kepada persoalan mendasar kesehatan berupa reformasi pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Kita harus membantu DPR terkait amandemen UU Dikdok yg sdh masuk prolegnas.

PDIB berharap Gerakan DBTI tidak perlu mendeklarasikan diri (poin 1), akan melakukan forum diskusi di Rumah Besar IDI tanpa alasan lain (poin 1), mencegah potensi perpecahan di lingkungan dokter (poin 1), harus menyatukan visi dan misi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik (poin 2), PB IDI akan menyediakan ruang untuk forum diskusi kebangsaan di PB IDI (poin 2), energi harus difokuskan kepada persoalan mendasar kesehatan berupa reformasi pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan (poin 3) dan membantu DPR terkait amandemen UU Pendidikan Kedokteran yang sudah masuk Prolegnas (poin 3).

Selain pengurus PDIB ada 1.000 orang yang berkomentar dengan tegas dan terbuka tanpa takut terkait permasalahan Gerakan DBTI.

Lalu mengapa PDIB menentang Gerakan DBTI ?

Berikut penjelasan dari Dr Jamesallan Rarung, SpOg, M.M selaku Ketua PDIB

"Hal ini sangat penting untuk dipahami. Karena jika kita hanya melihat sebagai kalimat dan nama "Dokter Bhinneka Tunggal Ika", maka tidak bisa disalahkan jika ada yang mengartikan menurut pemahamannya atau kelompok yang sependapat dengan dia".

"jika tidak masuk dalam kelompok atau grup ataupun gerakan moral DBTI, maka bukanlah dokter yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Jika hal ini yang terjadi tanpa pemahaman yang jelas atau tidak saling memberikan pemahaman secara jernih dan objektif (tanpa memihak), maka pada akhirnya yang terjadi adalah munculnya jurang pemisah yang bukan untuk mempersatukan yang berbeda-beda, akan tetapi malah akan makin memperuncing atau mempertajam perbedaan-perbedaan yang memang sudah ada pada bangsa dan negara ini sejak dahulu kala maupun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia."

"Bukankah arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bersatu dalam perbedaan dan bukan bertikai dalam perbedaan? Jadi tunjukkanlah niat yang tulus itu saat ini dan ke depan, baik dengan tutur kata yang menghargai perbedaan, juga dengan aktivitas dan tindakan yang tidak mencerca ataupun menghina mereka yang berbeda pendapat dengan kita."

Untuk itu PDIB menghimbau kepada dokter - dokter untuk berkepala dingin dan tidak saling menyalahkan sejawat kita yang berbeda pendapat. Baik bagi mereka yang tergabung dengan DBTI atau yang menentang DBTI ataupun yang masih dalam posisi tidak memihak.

"Dengan persatuan, maka kita akan dapat saling bahu-membahu dan bekerjasama dengan erat untuk menjalankan amanah profesi kita terhadap pasien dan rakyat Indonesia, seperti yang telah kita lafalkan dalam Sumpah Dokter" Ujar Dr Jamesallan Rarung, SpOg, M.M.