Mohon maaf jangan salah paham dengan judul di atas. Yang dimaksud dengan "penguasa" dalam hal ini adalah orang-orang dengan jabatan yang paling berpengaruh dan memiliki kewenangan untuk menentukan hitam-putihnya program ataupun pelayanan kesehatan di Indonesia.

Beberapa figur yang memenuhi kriteria di atas, diantaranya:

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah unit yang paling menentukan dalam merumuskan dan membuat program pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Di sinilah dibuat berbagai draft Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang nantinya ditandatangani oleh Menteri Kesehatan menjadi aturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan.

Adapun dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, BPJS Kesehatan sekalipun, harus menjalankan Permenkes ataupun bila akan membuat Peraturan BPJS Kesehatan harus berkoordinasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Direktorat ini juga membawahi langsung seluruh rumah sakit vertikal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang tentu saja yang paling berperan dan berpengaruh sebagai pusat rujukan regional maupun nasional.

2. Direktur Utama dan Direksi BPJS Kesehatan

Menjadi pertanyaan, kenapa BPJS Kesehatan berada pada urutan kedua? Hal ini karena lembaga ini adalah lembaga negara non-kementerian yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.

Lembaga ini sangat vital karena sebagai penanggung jawab utama jaminan kesehatan nasional sesuai amanat UU SJSN dan tentu saja UU BPJS. Bahkan sebelum terbitnya Perpres nomor 82 tahun 2018, lembaga ini adalah lembaga yang pengaruhnya paling kuat.

Adapun sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan, maka BPJS Kesehatan akan sangat menentukan terhadap kesinambungan pelayanan kesehatan karena memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan serta mutu ataupun kualitas pelayanan dari fasilitas kesehatan yang akan bermitra melalui re-kredensialing dan evaluasi komitmen.

Serta juga, tentu saja, melakukan pembayaran/pembiayaan atas kapitasi maupun klaim paket pelayanan kesehatan, dimana kepesertaannya sudah menembus lebih dari 80 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, sehingga merupakan lembaga jaminan/ asuransi kesehatan terbesar di dunia.

Sayangnya, BPJS Kesehatan belum bisa bekerja dengan optimal oleh karena dananya masih terbatas dan defisit, hal ini dikarenakan menurut beberapa pakar asuransi kesehatan disebabkan oleh premi atau iuran kepesertaan yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Yang kedua adalah kesulitannya BPJS Kesehatan untuk melakukan efektifitas penarikan iuran oleh karena ketidakpatuhan peserta, dimana BPJS Kesehatan tidak memiliki instrumen untuk pemberian sanksi secara langsung, kecuali menonaktifkan kepesertaan dan pemberian denda.

Untuk hal ini, semoga ke depannya akan ada aturan lintas sektoral ataupun lintas lembaga Pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Hal yang paling penting pula adalah melakukan pembenahan secara internal, khususnya dalam hal efisiensi dan efektifitas pegawai dan pos-pos jabatan, dimana perlu diperbanyak pegawai yang berinteraksi langsung dengan peserta dan fasilitas kesehatan serta melakukan penggabungan ataupun perampingan pos jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang mirip dan terkait.

Adapun soal masalah kecurangan atau fraud, saat ini BPJS Kesehatan telah melakukan langkah yang tepat melalui berbagai kerjasama dengan institusi penegakkan hukum maupun institusi pemeriksa dan pengawasan keuangan negara.

3. Para Walikota dan Bupati di Seluruh Wilayah Otonomi di Seluruh Indonesia

Walikota dan Bupati adalah pejabat tertinggi di daerah dalam sistem otonomi daerah saat ini. Kewenangan besar melekat pada jabatan ini, termasuk kewenangan di bidang kesehatan. Dimana eloknya kewenangan kesehatan tetap berada di Pemerintah Pusat, karena kesehatan, pendidikan dan ekonomi adalah pilar utama kesejahteraan rakyat suatu negara.

Akan tetapi, apa boleh buat menurut aturan saat ini kesehatan akhirnya terkena dampak desentralisasi, sehingga akhirnya kebijakan kesehatan agak sulit dan tersendat apabila akan dijalankan merata di seluruh Indonesia.

Hal ini karena para Walikota dan Bupati memiliki kewenangan membuat peraturan sendiri baik soal ketenagaan sumber daya kesehatan maupun program kesehatan, dimana seringkali yang dipakai sebagai dasar adalah Permendagri dan bukan Permenkes.

Dengan melihat kewenangan ini, termasuk kewenangan alokasi anggaran kesehatan di daerah yang tentu saja menentukan terhadap lancarnya program kesehatan baik itu program nasional maupun program di daerah.

Mereka pun membawahi seluruh rumah sakit daerah Kabupaten/ Kota dan seluruh Puskesmas di seluruh Indonesia, sehingga menjadikannya "penanggung jawab" fasilitas kesehatan terbanyak dan terbesar di seluruh Indonesia. Maka pengaruh para Kepala Daerah ini di sektor kesehatan sangatlah signifikan.

Itulah 3 posisi yang paling berpengaruh terhadap program pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, setidaknya menurut pendapat saya pribadi.

Tentunya apabila akan dibahas lebih lanjut maka figur ataupun jabatan yang paling berpengaruh di sektor kesehatan di Indonesia akan bertambah lagi.

Sebagai masukan buat Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, apabila ingin membuat pelayanan kesehatan di Indonesia berjalan lebih cepat dan luas lagi, maka 3 posisi paling berpengaruh ini, haruslah secara total "di bawah pengaruh" Presiden Republik Indonesia, tak ada cara lain.

Dengan sepenuhnya kendali utama secara realistik atau de facto di tangan Presiden, niscaya Indonesia akan memiliki pelayanan kesehatan yang berkemajuan dan berkebangkitan menuju masyarakat Indonesia yang sehat dan berkualitas tinggi, baik itu di dalam negeri maupun dunia Internasional.

James Allan Rarung
Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB)