Pada abad ke 15 bangsa Eropa mulai mengembangkan sayapnya ke seantero dunia. Tujuannya mencari Gold, Glory dan Gospel. Emas, Kejayaan dan Penyiaran agama. Agama disebarkan melalui pendidikan sekolah. Juga rumah sakit berkembang pesat. Selain bangsa Eropa, dunia Arab juga banyak punya andil dalam kesehatan. Mereka banyak berperanan dalam alkhemi, herbal, dan ramuan. Pembedahan tidak berkembang karena agama menentang mutilasi. Kesehatan berkembang dalam kegiatan pijat, sauna, aroma terapi dan lain sebagainya. Semua itu juga berkembang di negara kita dan memperkaya khasanah BPJS Kesehatan. Warna Ketuhanan jelas masih menjadi warna BPJS.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pendahulu BPJS Kesehatan semula dibuat agar jangan sampai seorang warga negara Indonesia tidak mati di pinggir jalan karena dia tidak bisa bayar rumah sakit. Suatu sikap Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang terlupakan BPJS kurang adil. Sementara bayi, anak dan lansia yang paling banyak menggunakan fasilitas kesehatan tetap menanggung premium yang sama. Bayi, anak dan balita ditanggung oleh orang tuanya yang masih kuat bekerja. Sementara lansia tetap dibiayai sendiri meskipun sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Seyogianya premium lansian ini ditanggung oleh negara.

BPJS kesehatan mestinya bisa menjadi pemersatu Indonesia. Single identity KTP mestinya berlaku di semua wilayah Indonesia. Jadi mestinya setiap warga tetap bisa berobat di faskes mana saja di Indonesia. Rekam medisnya tidak perlu lagi ditulis di kertas. Cukup ditulis dalam database BIG, sehingga bisa dibaca di seluruh Indonesia, bahkan di semua kedutaan besar Indonesia di negara mana saja di dunia. Teknologi memungkinkan untuk itu sehingga simpang siur data COVID-19 tak perlu terjadi. Banyak contoh negara lain yang sudah menerapkan teknik itu.

BPJS kesehatan mestinya dikembangkan oleh para stake holder. Pemberi pelayanan, pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia jelas ada kasta para dokter. Dokter umum menjadi kasta terendah sesudah spesialis. Mereka tidak diberi peranan sama sekali, mirip jadi tukang parkir atau polisi lalu lintas. Istilahnya rujukan namun mereka sama sekali tidak memahami peranannya senagai dokter keluarga. Mau ngomong tidak tahu harus ngomong apa, karena pengetahuannya terbatas. Pendidikan dokter keluarga tidak dikembangkan di Indonesia. Sementara sejak tahun 1983 Singapura dan Malaysia sudah menerapkan spesialisasi dokter keluarga. Suratnya sudah dibuat 2019 namun implementasinya banyak terhambat oleh beberapa kendala. Efisiensi dalam pelayanan kesehatan tidak terjadi. Rumah sakit sudah meninggalkan charitynya sehingga menjadi RS komersial. Manfaatkan semua alat diagnostik agar segera break even. Akibatnya BPJS mau bangkrut. Demokrasi kebijakan BPJS tidak dijalankan secara baik.

Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia akan tercapai bila semua warga mampu membayar premium, semua warga bisa akses, kebijakan dibuat bersama, bisa berobat di mana saja, semua dokter punya peranan, premium dibuat proporsional dengan penghasilan dst. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2021