Otonomi Kesehatan Sebagai Solusi Persoalan Layanan Kesehatan | Doktersiaga - Jadwal praktek dokter & direktori dokter
25 Aug 2018 08:08:11

Otonomi Kesehatan Sebagai Solusi Persoalan Layanan Kesehatan

Di lihat 252x
otonomi kesehatan sebagai solusi persoalan layanan kesehatan

AKHIR-AKHIR ini terus bergulir keluhan baik yang disampaikan oleh dokter maupun pasien atau pengguna jasa layanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terkait semakin tak berdayanya peran BPJS dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Keluhan semakin memuncak setelah pada 21 Juli 2018 diberlakukan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No.2, 3 dan 5 Tahun 2018.

Peraturan tersebut sudah menjadi isu nasional karena banyak ditolak, misalnya oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB).

Lembaga-lembaga tersebut telah secara responsive menolak pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Direktur BPJS Kesehatan yang dinilai telah mereduksi dan meingintervensi layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang sangat berefek kepada pasien.

Seyogyanya tentang jaminan kesehatan di Indonesia dapat merujuk kepada ketentuan yang menjadi nilai, menjadi norma, dan menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Misalnya, pada konsideran UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan ruh dan tujuan UU ini dibentuk dan disahkan, yaitu “bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.”

“Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.”

Jika saat ini, misalnya ditentukan pada Peraturan Direktur BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan, “Penjaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan indikasi medis pada peserta penderita penyakit katarak dengan virus kurang dari 6/18 preoperatif.”

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang merupakan atau tergolong kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, yang memiliki indikasi katarak dengan indikasi lebih dari 6/18 preoperatif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direktur BPJS Kesehatan tersebut? Apakah tidak dilayani pelayanan kesehatannya, atau haruskan membayar dengan jumlah uang tertentu sedangkan si penderita termasuk dalam kategori fakir miskin dan tidak mampu?

Begitu pula dengan Peraturan Direktur BPJS Kesehatan No.3 yang tidak lagi menanggung biaya layanan kesehatan, apabila bayi yang lahir baik caesar maupun normal yang memerlukan perawatan khusus, sehingga bagaimana nilai kemanusiaan BPJS Kesehatan yang dibentuk dengan nilai itu. Namun telah mendiskreditkan persoalan layanan kesehatan yang seharusnya termasuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan.


Di dalam Perpres No.12 Tahun 2013 berserta pembaruannya, disebutkan hanya ada 17 kategori yang tidak menjadi tanggungan BPJS dan tidak termasuk, katarak, persoalan bayi lahir yang memerlukan penanganan khusus dan rehabilitasi medis yang dibatasi hanya dua kali seminggu dan delapan kali sebulan. Dengan kenyataan yang kini dihadapi, menjadi sangat penting saat mencarikan solusi layanan kesehatan.

Pemikiran yang muncul adalah bagaimana kemudian layanan kesehatan dapat dilaksanakan optimal dan tidak lagi dengan keluhan “defisit anggaran”, karena ada atau tidaknya anggaran, kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 untuk dipenuhi oleh negara, apa pun permasalahan internal penyelenggara jaminan sosial.

Terkait merebaknya berbagai persoalan tentang BPJS Kesehatan, DJSN secara resmi telah menerbitkan Siaran Pers No.01/DJSN/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018. DJSN sebagai badan pengawas atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia memerintahkan BPJS mencabut aturan tersebut. Namun Direktur BPJS Kesehatan terkesan mengacuhkan perintah itu, karena menurut BPJS, ketentuan itu akan terus dilaksanakan sebelum adanya solusi terkait anggaran pada pemerintah. Yang terkesan kemudian adalah BPJS sebagai suatu sistem sentralisasi penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia merasa bisa berbuat apa pun dan dapat memberlakukan peraturan apa pun.

Integrasi JKA-JKN
Situasi yang saat ini berkembang adalah rencana, bahkan telah ditandatangani kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS, terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh di Provinsi Aceh. Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Aceh untuk melaksanakan program kerja sama itu tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 580 miliar pada 2017 lalu.

Integrasi yang dilakukan JKA dengan JKN atau BPJS dinilai akan membuat rumit persoalan yang ada. Bagaimana tidak, pada saat Aceh membentuk JKA, masyarakat Aceh tidak perlu direpotkan dengan syarat-syarat yang terlalu rumit seperti yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. Hanya dengan modal KTP untuk membuktikan sebagai masyarakat Aceh, bisa langsung mendapat pelayanan kesehatan di mana pun dan kapan pun tanpa urusan yang rumit.

Banyak pihak menilai integrasi JKA-JKN tidak efektif dan efesien. Pemerintah Aceh hanya akan jadi supporter dengan cara menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menunjang dan menutupi kegagalan BPJS.

Aceh yang memiliki Otonomi Khusus baik sistem maupun Dana Otsus, seharusnya berpikir lebih matang tentang kerja sama itu. Pasalnya, jika Aceh terlibat dalam persoalan BPJS, nanti malah akan menjadi bumerang saat BPJS gagal menjalankan program-program secara maksimal. Dalam UUPA secara tegas disebutkan bahwa Aceh diberikan hak untuk melaksanakan jaminan kesehatannya secara mandiri. Amanah UUPA itu sudah dilaksanakan dengan yang namanya JKA. Gampang dan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh.

Berangkat dari pemikiran pengguna jasa layanan medis dan paramedis, kami selaku dokter mengajukan usulan Otonomi Kesehatan Aceh. Aceh tidak harus ikut dalam eforia persoalan BPJS, Jaminan Kesehatan Aceh yang pernah diberlakukan dulu adalah solusi yang paling baik untuk diterapkan bahkan memunculkan “kecemburan” daerah lain di Indonesia.

Jadi, sistem desentralisasi kesehatan haruslah dapat dipikirkan lebih lanjut. Sebab, ide ini dapat menjadi solusi untuk beragam persoalan layanan kesehatan yang terjadi saat ini. Dengan demikian jaminam kesehatan tidak lagi bergantung pada satu sistem yang terpusat (sentralistik health system), tetapi hak dan kewenangannya juga harus dilimpahkan ke masing-masing daerah dan bertindak secara otonom.

Indikator yang akan muncul adalah jika jaminan kesehatan gagal pada suatu daerah, maka daerah tersebutlah yang harus bertanggung jawab mencari solusinya. Tetapi harus diingat, tidak dalam kategori mengurangi hak jaminan pelayanan kesehatannya, melainkan bagaimana kemudian menghadirkan solusi lainnya, bahkan termasuk menghadirkan pihak ketiga yang memang diperbolehkan.


Dalam Pasal 35 Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Perpres No.19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Perpres No.28 Tahun 2016 yang bunyinya, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.”

Sejatinya, jaminan pelayanan kesehatan penting kiranya untuk direformasi dari sentralisasi sistem menjadi desentralisasi sistem. Ini akan menjadi solusi jitu untuk beragam persoalan layanan kesehatan di Indonesia.

Penulis

dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG., Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Wilayah Aceh, Dewan Penasihat Lembaga Bantuan Hukum Dokter Indonesia (LBHDI). Email: poer.junior@gmail.com

 

Comments