Gambaran Besar Akar Permasalahan Anggaran BPJS Kesehatan Yang Selalu Defisit | Doktersiaga - Jadwal praktek dokter & direktori dokter
20 Oct 2018 02:10:19

Gambaran Besar Akar Permasalahan Anggaran BPJS Kesehatan Yang Selalu Defisit

Di lihat 1.163x
gambaran besar akar permasalahan anggaran bpjs kesehatan yang selalu defisit

Memang banyak yang belum paham benar tentang sistem asuransi sosial khususnya asuransi kesehatan sosial. Para praktisi medis, pakar ekonomi dan asuransi kesehatan pun masih banyak yang bersimpang paham, apalagi orang awam yang dasar kompetensinya bukanlah di bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan.

Apakah berbeda dengan sistem ekonomi praktis yang lain? Ya, sangat berbeda. Itulah kenapa para pakar ekonomi non-medis, masih memiliki sudut pandang yang tidak sesuai apabila disandingkan dengan realita di lapangan dalam hal pembiayaan dan pelayanan kesehatan ini.

Saya juga meskipun sebagai seorang praktisi kesehatan dan kedokteran yang kurang lebih 18 tahun menekuni profesi medis dan ditambah sedikit pengetahuan di bidang ekonomi dan manajemen, juga masih banyak dikejutkan dengan dinamika penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial ini (yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan).

Sebagai gambaran besar, seperti yang pernah saya tulis beberapa waktu yang lalu, apabila kita fokuskan dalam manajemen pengumpulan iuran dan pengelolaannya, maka di dunia ini terdapat 2 (dua) aliran besar atau "mainstream".

Pendapat aliran yang pertama adalah seluruh sumber dana yang didapatkan dikumpulkan dalam 1 wadah besar atau "big basket of money". Jadi tidak dipisahkan atau dibagi dalam berbagai kompartemen sesuai asal sumber dana tersebut. Misalnya, iuran dari kelompok Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang nilainya ditentukan oleh Presiden, digabungkan dengan iuran dari kelompok peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang besaran nilai iurannya ditentukan oleh Menteri Kesehatan/ Permenkes. Semuanya disatukan, dan dipergunakan dana ini tanpa memandang pengguna manfaat pelayanan kesehatan itu berasal dari kelompok mana. Jadi dananya telah bercampur menjadi satu. Dengan sistem ini maka apabila ada satu kelompok yang menyerap anggaran berkali lipat maka tidak akan "kelihatan" karena ditutupi oleh dana dari kelompok yang masih tersisa anggarannya. Sehingga apabila surplus ataupun defisit, maka hasil akhirnya adalah ditanggung bersama, ini dinamakan gotong royong.

Sedangkan aliran yang kedua, adalah sebaliknya. Yaitu, dana dari kelompok PBI hanyalah digunakan untuk kelompok peserta PBI, dana kelompok PPU digunakan oleh peserta PPU, demikian adanya pula dengan dana dari kelompok PBPU dan BP dipergunakan masing-masing untuk peserta PBPU dan peserta BP. Jadi sumber dan asal dana tidak dicampur namun disatukan tetapi dalam kompartemen sesuai sumber dana tersebut dan dipergunakan sesuai dengan peserta pada masing-masing kelompok yang dimaksud. Sehingga dapat terlihat jelas bahwa pada kelompok mana dana terpakai semua ataupun defisit dan pada kelompok mana dana masih ada sisanya. Ini biasanya dikenal sebagai sistem pendanaan sesuai pos anggaran.

Lalu jika dikaji dengan pendekatan 2 (dua) sistem di atas tadi, maka apa yang terjadi sebenarnya dengan defisitnya anggaran BPJS Kesehatan saat ini?

Menurut berbagai sumber yang didapatkan oleh penulis, maka merujuk kepada data dari Wakil Menteri Keuangan yang dibahas di DPR RI beberapa waktu yang lalu, terlihat bahwa dana bersumber PBI (orang miskin dan tidak mampu) tidaklah defisit. Contohnya di tahun 2017 dari total sekitar Rp. 74,3 triliun dana yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang disebutkan di atas tadi, masih ada sekitar Rp. 4,6 triliun yang masih tersisa dari dana bersumber PBI ini. Begitu pula dengan dana bersumber PPU (ASN/TNI/POLRI dan pekerja Formal Swasta) tidaklah defisit, masih ada selisih atau sisa sekitar Rp. 7,8 triliun. Sementara itu justru dari PBPU (Pekerja Informal) yang mengalami defisit dengan jumlah yang sangat besar yaitu sekitar Rp. 16.6 triliun. Apabila ditambah dengan defisit dana yang berasal dari peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (yang diintegrasikan ke JKN-KIS) sekitar Rp. 1,6 triliun, maka defisitnya adalah sekitar Rp. 18,2 triliun. Sehingga apabila dikurangi dengan dana yang masih tersisa dari sumber PBI dan PPU di atas, maka total akhir defisit pada tahun 2017 adalah sekitar Rp.10,2 triliun.

Terlihat bahwa dana bersumber PBI (orang miskin dan tidak mampu) tidaklah defisit, begitu pula dengan dana bersumber PPU (ASN/TNI/POLRI dan pekerja Formal Swasta). Sementara itu justru dari PBPU (Pekerja Informal) yang mengalami defisit dengan jumlah yang sangat besar yaitu sekitar Rp. 16.6 triliun

Jadi jelas dari data di atas bahwa sumber utama defisit adalah dari kelompok PBPU. Namun oleh karena sistem di Indonesia saat ini menganut asas gorong-royong, maka beban defisit ini juga harus ikut menanggungnya adalah dana dari kelompok PBI dan PPU tadi. Sama mengecap, sama rasa.

Dari hasil analisis penyebab defisit kelompok PBPU ini, didapatkan beberapa indikator yaitu besaran iuran yang masih rendah dan tidak sesuai hitungan keekonomian atau aktuaria pada kelompok PBPU padahal manfaat pelayanan kesehatan sangat luas dan hampir tak ada batasan selama sesuai aturan yang berlaku. Indikator lainnya adalah Peserta PBPU yang sekitar 25 juta yang rutin membayar hanyalah sekitar 54% atau hanya sekitar 13,5 juta peserta yang rerata rutin membayar, sedangkan sekitar 11,5 juta peserta PBPU tidak rutin atau macet membayar bahkan ada yang sudah tidak membayar sama sekali. Begitupun dalam pengawasan dan kendali mutu kendali biaya, masih banyak terjadi in-efisiensi yang perlu pembenahan lebih giat lagi, misalnya in-efisiensi akibat "fraud", jumlah tagihan atau piutang iuran yang belum tertagih, kurang taatnya beberapa Pemerintah Daerah dalam membayar iuran peserta yang mereka daftarkan (belum lagi dana kapitasi di daerah yang mengendap yang sekitar Rp. 3 triliun), dll.

Itulah sekilas gambaran tentang manajemen pengelolaan keuangan (pengumpulan iuran dan pembiayaan pelayanan kesehatan) yang saat ini terjadi, dimana faktanya adalah defisit yang diprediksi sampai akhir tahun 2018 adalah antara Rp. 11-12 triliun rupiah (ini belum termasuk hutang klaim). Adapun defisit program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini, sejak dari lahirnya sekitar 4 tahun yang lalu, selalu defisit dan semakin lama semakin membengkak (tinggal tunggu pecah).

Semua pihak merasa menjadi "korban" ataupun sebagai penerima dampaknya. Bahkan Presiden sampai mengingatkan dan menegur bawahan langsungnya, yaitu Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan agar supaya masalah defisit dan hutang ini jangan lagi sampai ke mejanya, karena ini cukup saja sampai di tataran kedua anak buahnya tersebut. Bayangkan saja, seorang Presiden sampai pusing merasakan dampak dari defisit ini, apalagi yang dirasakan oleh para tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan (FKTP maupun Rumah Sakit) dan tentunya rakyat Indonesia. Seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan saja yang memiliki "power" yang sangat kuat karena sebagai atasan langsung dari kedua anak buahnya yang masing-masing sebagai regulator dan penyelenggara program JKN-KIS ini, bahkan merasa terganggu oleh karena dampak dari defisit anggaran ini apalagi dampak dan akibat yang dirasakan dan dialami oleh struktur yang paling bawah dalam pelayanan kesehatan yang seyogyanya justru adalah ujung tombak pelayanan program JKN-KIS, tetapi yang paling lemah dan rentan menerima akibat dari defisitnya anggaran BPJS Kesehatan ini.

Tak ada cara lain, semua pihak harus bekerja sama dan saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi dengan dipimpin oleh Presiden. Selesaikanlah permasalahan ini dengan segera dan bersatu-padu, sumber masalah harus dimusnahkan dan perbaikan ditata kembali mulai dari hulu, sehingga layaknya sebuah sungai yang dari mata airnya berlimpah dan jernih, terus mengalir dan dijaga bersama-sama kejernihan dan kebersihannya sampai ke hilir bahkan ke muara samudera raya yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta kita ini.

Manado, 19 Oktober 2018 James Allan Rarung Dokter Indonesia Magister Manajemen #AnakKampung

Comments