Saat ini jumlah total Dokter (Umum) per tanggal 15 November 2019 (versi KKI) adalah 141.236 orang, sedangkan Dokter Spesialis adalah 40.042 orang. Suatu perbandingan yang luar biasa besar bukan? Selisih lebih dari 100 ribu!

Ini adalah fakta. Namun jelas adalah juga fakta bahwa nasib sebagian besar Dokter (Umum) jauh lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan Dokter Spesialis. Apalagi di era seperti ini dimana para Dokter Spesialis juga mengalami penurunan yang luar biasa dalam hal penghasilan profesional mereka. Apalagi Dokter (Umum) bukan?

Padahal para sejawat Dokter (Umum) adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di Republik ini. Merekalah yang dimobilisasi ke segala pelosok tanah air untuk melakukan pelayanan kesehatan primer, dengan mendapatkan gaji/ Insentif yang sangat kecil bagi kerja profesionalnya.

Ini adalah hal yang sangat tidak berkeadilan dan berbahaya bagi pelayanan kesehatan di negara kita ini. Karena tanpa penguatan pada sektor pelayanan kesehatan primer ini, maka program apapun yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah (baca: Kementerian Kesehatan) tak akan optimal apalagi maksimal. Justru akan terjebak pada program yang berputar-putar tanpa kemajuan yang berarti dan terkesan hanya menghabiskan anggaran saja.

Pertanyaan sederhana adalah apakah pelayanan kesehatan sekunder dan tersier oleh Dokter Spesialis akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa peran serta dan bantuan Dokter (Umum)? Jawabannya tegas dan pasti, tidak bisa!

Adalah "omong kosong" penguatan pelayanan kesehatan primer apabila tidak dilakukan penguatan kemampuan para Dokter (Umum) melalui pembiayaan Pemerintah dan disertai dengan pemberian jasa yang layak dan terstandarisasi. Beberapa waktu yang lalu Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) sempat membuat "pooling" dimana didapatkan rata-rata insentif/ pendapatan Dokter (Umum) yang layak adalah berkisar pada angka Rp. 15-20 juta.

Oleh karena itu adalah suatu pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah (baca: Kementerian Kesehatan) untuk membuat program pelatihan dan peningkatan kompetensi Dokter (Umum) dengan dibiayai penuh oleh Pemerintah. Benar, dibiayai oleh Pemerintah, bukan justru dimintai "uang pendaftaran" yang sangat memberatkan bagi para sejawat Dokter (Umum).

Apabila Menteri Kesehatan yang baru mau memperkuat pelayanan primer, maka langkah awalnya adalah memperkuat Sumber Daya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada semua jenis dan lini fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berikanlah pelatihan menyeluruh (jangan hanya pilih-pilih faskes ataupun pilih-pilih orangnya) untuk semua tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan biaya dari Pemerintah. Lakukan dengan tahapan yang jelas sehingga cakupannya terukur. Kemudian berikanlah insentif atau jasa yang layak sesuai kerja profesional mereka (minimal Rp. 15-20 juta). Ini adalah program yang berkeadilan.

Mari bangunkan "Raksasa" yaitu para Dokter (Umum). Bangunkanlah mereka dengan memberikan apa yang layak diberikan kepada mereka. Jangan justru "Raksasa" itu bangun karena "mengamuk" menuntut haknya setelah bertahun-tahun menjalankan segala kewajiban profesionalnya, namun terpinggirkan dan disepelekan atau terkesan hanya "diperas" tenaga dan keringat mereka. Jika hal itu terjadi, maka badai dan bencanalah yang akan melingkupi pelayanan kesehatan di Indonesia. Janganlah sampai hal ini terjadi! Cegahlah!

Ini hanyalah tulisan pembuka saja...

Jakarta, 15 November 2019
James Allan Rarung
#AnakKampung
#DokterKampung