BPJS Kesehatan Defisit, Siapakah Yang Harus Bertanggung Jawab? | Doktersiaga - Jadwal praktek dokter & direktori dokter
06 Aug 2018 09:08:38

BPJS Kesehatan Defisit, Siapakah Yang Harus Bertanggung Jawab?

Di lihat 453x
bpjs kesehatan defisit, siapakah yang harus bertanggung jawab?

Sumber dana utama dari program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah dari iuran atau premi yang dibayarkan oleh PBI (Penerima Bantuan Iuran), PPU (Pekerja Penerima Upah), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Khusus untuk PBI ditetapkan oleh UU APBN dengan kata lain dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat (sering disamakan dengan dana Jamkeskin pada program Jamkesmas yang dulu). Ya, tentu saja hal ini karena oleh Pemerintah Pusat menganggap yang masuk kategori PBI adalah orang miskin yang tidak mampu membayar iuran atau premi JKN. Adapun besaran nilai iuran PBI ini ditentukan oleh Peraturan Presiden. Sedangkan peserta lain selain PBI, dikategorikan sebagai non-PBI.

Adapun peserta yang dikategorikan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non-PBI), terdiri dari:

1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya.
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota TNI;
c. Anggota Polri;
d. Pejabat Negara;
e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
f. Pegawai Swasta; dan
g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang menerima Upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya.
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya.
a. Investor;
b. Pemberi Kerja
c. Penerima Pensiun, terdiri dari:
-Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
-Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
-Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
-Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun
-Penerima pensiun lain; dan
-Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun.
d. Veteran;
e. Perintis Kemerdekaan;
f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s.d. e yang mampu membayar iuran.

Setelah membaca sumber dana tersebut di atas maka kita tahu bahwa semua dana tersebut masuk ke dalam kas yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Dalam sistem pengelolaan pembayaran asuransi sosial kita mengenal ada 2 mazhab, yaitu:

*Mazhab 1:
Berbagai dana masuk ke BPJS, dari PBI dan Non-PBI (PPU, PBPU dan BP) semuanya dicampur menjadi satu. Jadi jelas kemungkinan bahwa dana PBI juga dipakai untuk membantu PPU, PBPU dan BP. Di Indonesia seperti yang terkandung di dalam UU SJSN dan UU BPJS kita menganut mazhab seperti ini.

*Mazhab 2:
Berbagai dana masuk ke BPJS, baik dari PBI dan Non-PBI, dipisahkan penggunaannya. Jadi ada kompartemenisasi. Jadi misalnya untuk peruntukannya PBI sesuai harus dipakai untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, maka tidak boleh dipakai untuk peserta lain yang mampu atau dibayar oleh perusahaannya. Jadi tegas penggunaannya.

Secara akademis, kedua penganut mazhab tersebut bertarung dalam perdebatan sampai saat ini. Meskipun demikian yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan di Indonesia adalah Mazhab 1, dimana semua sumber dana dicampur dan merata dipergunakan, tanpa memandang bahwa ihwal sumber dana itu pada awalnya untuk kategori orang miskin atau tidak mampu (seperti contoh di atas untuk sumber dana berasal dari PBI yang dijelaskan tadi) ataupun berasal dari peserta yang mampu.

Setelah memahami hal tersebut di atas, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melihat akar permasalahan saat ini, dimana selalu terjadi defisit dalam pengelolaan dana JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan.

Adapun menurut sumber terpercaya, diduga bahwa penyerapan sumber dana berasal dari PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat ternyata belum 100%, menurut sumber tersebut penyerapannya berkisar 80%. Apakah hal ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan berbagai pihak, kenapa Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum menaikan iuran PBI? Apakah karena menurut informasi tersebut ternyata bahwa dana yang berasal dari PBI justru penyerapannya belum 100%? Hal ini tentu saja perlu untuk diselidiki dan dibuktikan lebih lanjut, tentu saja dengan penuh kejujuran.

Bila menilik hal di atas tadi, maka kita dapat menduga bahwa sebenarnya sumber defisit dari dana JKN-KIS bukanlah karena rendahnya iuran PBI yang ditetapkan oleh Presiden, akan tetapi oleh faktor dan penyebab lainnya. Apakah karena iuran dari peserta lain yang mampu yang nilainya rendah secara perhitungan aktuaria? Kalaupun benar, bukankah iuran peserta lainnya bukan ditentukan oleh Presiden akan tetapi oleh Menteri Kesehatan? Apabila juga hal ini dapat terbantahkan, maka apakah karena piutang iuran peserta yang wajib dibayarkan oleh berbagai perusahaan swasta dan BUMN yang belum bisa ditagih oleh pihak BPJS Kesehatan yang nilainya luar biasa? Ya, nilai piutang tersebut ditaksir lebih dari 3 triliun rupiah. Faktor yang tidak dapat dilupakan juga adalah dalam hal ketaatan peserta dalam membayar iurannya.

Melihat hal tersebut di atas, maka tentu saja kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa ada kegagalan dalam mekanisme pengelolaan secara administrasi keuangan dan tentu saja manajemen pengelolaan itu sendiri. Jadi siapakah yang harus bertanggung-jawab? Apakah rakyat peserta JKN-KIS yang sementara menderita sakit? Ataukah para ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia dalam hal ini adalah para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang harus menanggung hal ini semua?

James Allan Rarung
Magister Manajemen Sumber Daya Manusia

#AnakKampung

Comments